Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) CPNS, PNS, PPPK Tahap II, dan PPPK Paruh Waktu

NGAWI – Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, memimpin upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II, dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2025.
Acara sakral ini berlangsung khidmat di Halaman Pendopo Wedya Graha Ngawi pada Selasa, 30 September 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono menekankan pentingnya integritas, dedikasi, dan profesionalisme bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang baru dilantik. Beliau menyampaikan bahwa pengangkatan ini merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus diemban dengan sebaik-baiknya.
“Pengambilan sumpah dan janji ini adalah momen untuk meneguhkan komitmen Saudara-saudara sekalian sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas utama kita adalah memberikan pelayanan publik yang prima dan turut serta aktif dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Ngawi,” ujar Bupati.

Bupati juga secara khusus berpesan kepada para PPPK Paruh Waktu untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, meskipun dengan skema waktu yang berbeda, karena kontribusi mereka sangat dibutuhkan dalam mengisi kebutuhan layanan dasar di berbagai sektor.
Rincian Pengangkatan
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ngawi melaporkan bahwa total jumlah ASN dan PPPK yang menerima SK pengangkatan pada hari ini mencakup:
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diambil sumpah/janji setelah masa CPNS.
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru menerima SK.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Penyerahan SK ini diharapkan dapat memperkuat struktur birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Ngawi, khususnya dalam sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah